KELAPA MULTIGUNA

Di luar puja-puji tentang keindahan gemulai nyiur yang melambai di pinggir pantai, Nyiur atau Kelapa (Cocos mucifera) layak dimahkotai sebagai budidaya multiguna.

Dari sekian banyak tumbuhan yang tersebar di negeri ini, rasanya tidak ada tumbuhan lain selain Kelapa yang setiap komponennya tanpa kecuali dapat dimanfaatkan.

Pucuk daunnya yang disebut janur kuning, dapat digunakan sebagai hiasan atau dekorasi pesta-pesta. Daunnya yang sedikit tua dapat digunakan sebagai pembungkus ketupat yang menambah semaraknya suasana lebaran. Lepas dari daunnya, lidi dapat disusun menjadi sapu atau dipotong menjadi tusuk sate atau tusuk daun.

Ketika pohon telah berbunga, dari batang bunga dapat dideres (dihisap) airnya untuk dimasak menjadi gula jawa, sedangkan dari bunganya sendiri (manggar) dapat diolah menjadi bahan gudeg.

Kelapa muda yang disebut cengkir, dahulu digunakan untuk bahan sesaji dalam upacara adat tertentu. Air kelapa muda? Siapa yang belum pernah merasakan nikmatnya ketika diminum pada siang hari yang panas. Buahnya? Tentu saja, bahkan lebih banyak lagi manfaatnya. Selagi muda, dagingnya dapat dimakan mentah, misalnya sebagai campuran air bersih menjadi air santan sebagai bumbu masak yang lezat. Parutan kelapa dapat juga dibuat serundeng, galendo atau campuran penganan lain. Bahkan, daging buah kelapa tua dapat diolah menjadi minyak kelapa, untuk menggoreng, dan sebagainya. Kalau tidak, dapat juga dikeringkan sebagai kopra, agar tahan lama.

Di luar daging, ada tempurung dan sabut. Tempurung dapat dibuat menjadi alat minum, gayung, bahan hiasan, kancing dan sebagainya, bahkan alat bunyi bagi tarian Minangkabau. Arangnya mempunyai kalori yang tinggi, di samping dapat bertahan lama karena kerasnya. Sabutnya dapat dibuat alat-alat rumah tangga seperti kesed, sapu, tali dan sebagainya.

Batang pohonnya yang panjang dan lurus serta kuat, antara lain dapat digunakan sebagai jembatan atau saluran air.

Kelapa memang multiguna.

BOGOR: Angkot vs Transportasi Online

ANGKOT VS TRANSPORTASI ONLINE

ANGKOT itu layak menjadi bagian dari masa lalu, seperti halnya delman, sado, helicak, becak, dan bemo.

Dalam waktu dekat, keberadaan mereka cukup 10% saja dari populasi angkutan di kota, sekadar oase bagi penawar kehausan romantisme.

 Tanggal 21 Maret 2017, sopir angkot kota Bogor berdemo lagi. Dan seperti tahun lalu, jalanan lengang, orang-orang berselfie-ria.

Setahun yang lalu mereka menuntut agar Pemda Kota Bogor menghentikan jalur angkot searah, ... dan setahun ini kita sudah terbiasa dengan perubahan itu.

Tahun ini tuntutannya beralih ke transportasi berbasis online, yang mengundang sumpah serapah dari calon penumpang.

Menurut saya, jalan searah dan transportasi online adalah ciri-ciri kota masa depan yang berbudaya. Sebaliknya, jalan banyak arah dan moda tranportasi angkot yang bikin macet itu adalah sisa-sisa budaya lama, yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman.

Inti permasalahan kemacetan di kota Bogor adalah terlalu banyak angkot, karena kemacetan cara berpikir pejabat di masa lalu, yang begitu mudah mengeluarkan izin trayek angkot.

Karena itu, saatnya bagi Pemda Kota Bogor untuk membuat kebijakan tegas mengurangi populasi angkot. Dalam hal ini, transportasi online adalah jawabannya, dengan layanan prima yang nyaman, cepat, murah, dan melayani berbagai kebutuhan secara to the point.

Selain itu, ada 10 Alasan Menyukai Taxi Online: (1) Murah; (2) Mobil bagus; (3) Muat banyak; (4) Tidak takut nyasar; (5) Tak ribet uang kembalian; (6) Tak takut Argo Kuda; (7) Bisa charge HP; (8) Ada permen Aqua dan tissue; (9) Dilihat tetangga, "Ck ck ck, dia udah pake sopir"; (10) Kata satpam kompleks, "Wah mobil bapa itu banyak betul, gonta-ganti terus".

Go Taxi On-line !!!

Pengurangan angkot sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya hanya tersisa sepersepuluhnya dalam waktu tiga tahun. Bolehlah kalau Pemda mau menyediakan angkutan umum pengganti yang lebih baik.

Sesungguhnyalah penggunaan teknologi (dalam bidang apa pun) memang mengundang ekses, dan hal itu sudah berlangsung sejak lama: kuda, delman, becak, angkot. Dan sudah terbukti pula bahwa akhirnya teknologi baru menjadi keniscayaan untuk diadopsi meskipun sempat terjadi penolakan pada awalnya.

Kita berharap, Bogor bisa kembali ke Buitenzorg yang nyaman. 

NAMAKU DAHLIA, Kisah Kelompok Perempuan di Dusun Lubuk Beringin

Penulis: Syafrizaldi, 

Judul Buku: Namaku Dahlia. Kisah Kelompok Perempuan di Dusun Lubuk Beringin

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tahun Terbit: 2015

Tebal: 180 halaman

ISBN 978-602-03-1712-0.

Buku ini bukan novel, apalagi fiksi. Buku ini adalah kisah nyata, true story, 15 tahun perjuangan kelompok perempuan di Dusun Lubuk Beringin untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. 
Di dusun pedalaman yang berjarak sekitar 350 km dari pusat ibukota Provinsi Jambi ini akan kita dapati sekelompok perempuan luar biasa. Mereka adalah organisator andal. Kegiatan "yasinan" dikreasikan menjadi arisan, yang lalu berkembang menjadi lembaga keuangan mikro yang kuat, sekaligus memberi manfaat bagi penduduk untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal yang berbasis pertanian. Mereka berhasil mengusir rentenir dan menghalau pencari rente dari luar kampung.

Gerakan perempuan yang kemudian membentuk Koperasi Wanita Dahlia ini, memang bukan koperasi beraset dan beromset besar yang wah, ... namun semangat kemandirian dan gotong royong sungguh demikian tertanam dalam. Mereka tak sungkan mengembalikan uang bantuan dari Pemerintah yang "ada-ada saja" maunya.

Kisah perjuangan para perempuan andal ini sungguh layak menjadi referensi bagi gerakan perekonomian lokal bersemangat koperasi di seluruh penjuru negeri.
Gerakan perempuan yang kemudian membentuk Koperasi Wanita Dahlia ini, memang bukan koperasi beraset dan beromset besar yang wah, ... namun semangat kemandirian dan gotong royong sungguh demikian tertanam dalam. Mereka tak sungkan mengembalikan uang bantuan dari Pemerintah yang "ada-ada saja" maunya.

Kisah perjuangan para perempuan andal ini sungguh layak menjadi referensi bagi gerakan perekonomian lokal bersemangat koperasi di seluruh penjuru negeri.


Contoh keberhasilan semacam ini seharusnya memang didokumentasikan. Bukan untuk dicopy paste di tempat lain, karena setiap daerah berbeda masalah. Melainkan sebagai referensi bahwa ada cara lain untuk menyiasati situasi.

tagTag Photopin

SUMATERA UTARA: Contoh Paradoks Itu

Sumatera Utara: Contoh Paradoks Itu

Oleh Tika Noorjaya

RESENSI BUKU:

Judul Buku: The North Sumatran Regional Economy, Growth with Unbalanced Development.

Penulis: Colin Barlow dan Thee Kian Wie.

Penerbit: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 1988.

Tebal: (xi + 98 halaman).

SEBAGAIMANA  dikatakan Prof. Mubyarto, masalah perekonomian daerah tampaknya bukan hanya belum kita pelajari secara mendalam dan sungguh-sungguh, tetapi juga kebanyakan data statistik yang diterbitkan BPS dan kantor-kantor cabangnya di daerah serta BAPPEDA, belum mampu menerangkan berbagai paradoks sosial ekonomi yang tampak (BIES, April 1987). Padahal, mengkaji masalah perekonomian daerah agaknya bukan hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan daerah yang dikaji, tetapi juga dapat merupakan pembanding bagi daerah lain, terutama daerah yang karakteristiknya mirip. Penguasaan permasalahan daerah ini akan memungkinkan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang pada gilirannya akan mampu meyakinkan Pusat.

Demikianlah, buku yang memusatkan perhatian pada ketimpangan pertumbuhan di Sumatera Utara ini agaknya tidak hanya patut menjadi perhatian Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan pihak-pihak terkait dengannya, termasuk Pusat, tetapi juga provinsi-provinsi lain yang memiliki kecenderungan serupa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Di manakah letak ketimpangannya? Apakah penyebabnya? Dan, lebih penting lagi, kalau mungkin, bagaimana upaya untuk menanggulanginya? Dalam kaitan inilah kehadiran buku The North Sumatran Regional Economy cukup bermakna.

***

Selama ini, kita mengenal Sumut sebagai provinsi yang demikian potensial, dengan kekayaan sumberdaya alamdan sumberdaya manusiany. Posisi geografisnya memungkinkan keterkaitan secara luas baik dengan pusat pasar dalam negeri maupun dengan pasar internasional. Latar belakang sejarahnya, yang sudah lebih awal ditangani secara intensif – terutama dalam bidang perkebunan yang berorientasi ekspor – juga semakin memantapkan provinsi ini sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian terbesar di luar Jawa.

Dari berbagai kondisi plus ini, tidak mengherankan kalau sejak tahun 1970-an perekonomiannya telah tumbuh demikian cepat dan telah mengantarnya sebagai salah satu provinsi yang peetumbuhan produk domestik rata-rata tahuanannya tertinggi di Indonesia (hal. 1), dengan rata-rata pertumbuhan 7,9% per tahun selama periode 1974-1984 (hal. 9). Memang, karena melemahnya pasaran minyak bumi dan harga-harga berbagai mata dagangan yang banyak dihasilkan provinsi ini – seperti karet, minyak sawit dan aluminium – sejak tahun 1982 pertumbuhannya mengalami penurunan; tetapi kalau kita simak perjalanan selama empat tahun Pelita IV, pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai 5,6%, jauh di atas tingkat rata-rata nasional yang hanya mencapai 3,7% (Suara Karya, 29 Desember 1987). Dan, seperti kebanyakan provinsi lain, penyumbang terbesar terhadap produk domestik Sumut adalah sektor pertanian, sekalipun peranannya menurun dari 41,0% pada tahun 1975 menjadi 37,7% pada tahun 1984 (hal. 8).

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang demikian baik, pada dirinya mengandung ketimpangan yang serius dalam berbagai aspek, di mana terjadi kontras antara sektor moderen yang maju dengan perkembangan yang baik dibanding keragaan produsen tradisional yang perkembangannya semakin seret. Terutama dalam bidang pertanian, gejala dualisme yang diwariskan sejarah, dengan pembagian yang kontras antar segmen-segmen masyarakat – seperti yang telah dikaji oleh Boeke (1953) – ternyata tidak menunjukkan perubahan (hal. 4). Demikian pula halnya dengan ketimpangan antar subsektor dalam sektor manufaktur, sekalipun tidak semenonjol dalam bidang pertanian.

Dualisme dalam pertanian, misalnya, dapat ditunjukkan dengan perbandingan kembalian kotor (gross return) yang mencapai Rp 3,54 juta per pekerja bagi karyawan perkebunan besar, sedangkan petani perkebunan rakyat (dalam hal ini karet, kelapa, kopi, dan cengkeh) hanya mendapat Rp 0,47 juta per keluarga (hal. 43); suatu perbandingan yang sungguh terpaut jauh kalau angka terakhir ini dikonversi dengan jumlah orang dalam keluarga pekebun (smallholders) dimaksud, sekaipun untuk yang terakhir ini mungkin saja ada hasil dari usaha lain yang dalam analisanya tidak ikut dibahas. Untuk beberapa budidaya, tentu saja ketimpangan ini dapat dijelaskan dengan rendahnya produktivitas dan sempitnya pemilikan lahan, di samping kurangnya akses petani kecil terhadap berbagai input (terutama modal), informasi, dan kurang menguntungkannya struktur tataniaga hasil budidayanya, karena jauhnya transportasi serta kurang baiknya prasarana (misalnya bagi petani kecil karet di wilayah pantai timur).

Di lain pihak, dualisme dalam sektor manufaktur, misalnya, dapat ditunjukkan dengan nilai tambah per tenaga kerja yang mencapai Rp 9,02 juta untuk sektor moderen, dan Rp 299 ribu untuk sektor tradisional. Lagi-lagi perbandingan yang mencolok. Kalau informasi ini dibandingkan dengan data sensus industri nasional tahun 1974/1975, yang merupakan survey lengkap terhadap semua subsektor industri, tampaklah bahwa dualisme di Sumut lebih nyata dibanding Indonesia secara keseluruhan.

Dalam kaitan dengan keunggulan sektor moderen ini (baik dalam bidang pertanian maupun manufaktur), menarik untuk menyimak peringatan pengarang bahwa sektor moderen di Sumatera Utara mempunyai masalah internalnya sendiri ... yaitu rendahnya efisiensi pada kebanyakan perusahaan, terutama bila dibandingkan dengan usaha yang sama di luar negeri (hal. 5).

Ketimpangan lainnya adalah sehubungan dengan pembagian wilayah, di mana dataran sebelah timur yang subur dan mempunyai potensi alam yang lebih banyak, berkembang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan wilayah bagian barat dan wilayah pegunungan. Dalam hal produk domestik tahun 1982 (dengan harga konstan), misalnya, sementara wilayah pantai barat mencapai Rp 247 ribu/kapita dan wilayah pegunungan mencapai Rp 276 ribu/kapita, maka wilayah pantai timur bagian selatan mencapai Rp 309 ribu/kapita dan wilayah pantai timur bagian utara mencapai Rp 349 ribu/kapita (hal. 22). Sebagai tambahan terhadap keragaan ini, adalah sangat substansialnya perbedaan pendapatan per kapita antara wilayah kerja kabupaten dengan kotamadya, di mana yang disebut belakangan cenderung mempunyai produk domestik yang lebih tinggi dibanding yang disebut pertama, dengan perbandingan yang bahkan dapat mencapai dua kali lipat (kecuali bagi Kotamadya Sibolga yang di bawah rata-rata produk domestik per kapita wilayah pantai barat).

Lagi pula, walapun pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki jalan-jalan serta berbagai prasarana lainnya, namun sebagian besar pengeluaran tersebut menguntungkan wilayah sekitar Medan, tempat berlokasinya sebagian besar sektor moderen. Di sisi lain, investasi yang sangat mahal di Sumut – proyek hydroelektrik raksasa Asahan dan Inalum (PT Indonesia Asahan Aluminium) yang nilai investasinya mencapai 411 milyar yen misalnya, juga merupakan unit ekonomi enclave, yang pengaruhnya terhadap perekonomian setempat kecil sekali.

***

Tentu saja, Pemda Sumut dan Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi berbagai ketimpangan yang ada, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya perbaikan prasarana, seperti sekolah, jalan, pembangkit tenaga listrik, moderenisasi pelabuhan dan lain-lain, yang telah meningkatkan potensi dan daya saing provinsi ini, sekalipun masih tetap perlu ada upaya untuk lebih memperbaiki prasarana, terutama jalan di luar wilayah pantai timur (hal. 83). Saran klasik, yang telah diungkapkan A. T. Mosher lebih du dasawarsa yang lalu ketika membahas lima faktor mutlak dalam pembangunan pertanian.

Keberhasilan program BIMASdan INMAS telah mengurangi (fragmentasi) pasar. Demikian juga pembangunan proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBUN) antara lain juga dimaksudkan pada arah penyeimbangan dan mengubah pola dualisme, sekalipun hanya meliput sebagian kecil penduduk saja dan tidak besar pengaruhnya dalam mengubah kendala utama, yang karenanya pengarang menyarankan untuk lebih memperluas pasokan kredit dan informasi seperti halnya yang terjadi di Muangthai untuk program yang sama (hal. 86).

Sementara itu, kegiatan yang lebih mengarah pada upaya penyeimbangan wilayah seperti halnya operasi khusus terpadu Maduma telah pula menampakkan hasilnya, terutama dalam menggugah etos kerja dan komitmen pembangunan pada masyarakat desa di kelima kabupaten yang dicakup dalam program ini, yang empat di antaranya tak lain adalah wilayah pantai barat Sumut yang, konon, dahulu merupakan “peta kemiskinan”.

***

Itu semua hanya sebagai contoh dari berbagai  upaya dalam menanggapi permasalahan ketimpangan pertumbuhan yang dialami Sumut.

Namun perlu juga diingat, seperti diungkapkan pengarang, masalah pertumbuhan sama sekali bukan hal yang unik, dan fenomena ketimpangan perkembangan dapat dilihat sebagai karakteristik kebanyakan provinsi di Indonesia, juga dalam perekonomian negara berkembang lainnya (hal. 87). Dalam buku ini, memang, pernyataan di atas tidak diikuti dengan rincian lebih lanjut, provinsi mana saja yang dimaksud; tetapi dalam hal ini kita dapat merujuk kembali penyataan Mubyarto (BIES, April 1987). Dikatakannya bahwa salah satu gambaran umum yang sangat menarik dari survey perekonomian daerah adalah banyaknya “paradoks” dalam pembangunan daerah, terutama yang tersaji dalam laporan dari Jawa Barat, Jawa Tengah (termasuk DI Yogyakarta), Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur. Meskipun laporan dari wilayah lain tidak secara eksplisit menyajikannya, namun cerita tentang paradoks yang sama juga ditemukan. Uraian ini dialnjutkan dengan pertanyaan manis: Apakah hal ini juga tidak berlaku bagi negara secara keseluruhan? Tak pelak, suatu pertanyaan yang menarik kalau diingat betapa sejak Pelita III komitmen nasional demikian gencar menekankan aspek pemerataan dalam trilogi pembangunan kita.

Kalau paradoks pembangunan yang tercermin dari contoh Sumut serta yang didukung oleh pengamatan Mubyarto ini ditarik “ke atas”, seyogyanya ada pengkajian ulang untuk merumuskan kembali hakikat pembangunan itu sendiri. Kalau pada tahun 1970-an banyak cerdik pandai yang mempermasalahkan merentannya kemiskinan dan terabaikannya pemerataan dalam hubungan dengan perekonomian yang sedang tumbuh pada waktu itu, maka sekarang pun tampaknya issue paradoks tersebut masih relevan untuk dikemukakan – sekalipun pertumbuhan ekonomi tidak secemerlang dasawarsa 1970-an. Agaknya dapat kita sepakati bahwa pembangunan tidak cukup hanya sekadar menjawab pertanyaan “untuk apa”, tetapi juga “bagi siapa”. Bahkan David Korten (1988) dengan tegas menyatakan bahwa pembangunan dengan pendekatan yang berorientasi kepada masyarakat (people oriented) pun perlu diubah menjadi pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people centered development). Tentu saja,  itu semua jangan sampai menjadi sekadar permainan kata-kata atau slogan politik, karena yang paling penting adalah realitanya.

Kurang jelas, apakah penerbitan buku yang menarik ini akan mampu mengundang para ilmuwan kita untuk mengkaji wilayah lainnya sertamenjawab pertanyaan Mubyarto seperti yang telah dikutip di atas. Sebagai peminat yang tidak dilahirkan di Sumut dan belum pernah berkunjung ke sana, ketertarikan saya pada buku ini, misalnya, bukanlah karena judul besarnya, melainkan karena judul kecilnya yang merangsang: sekalipun setelah selesai membaca buku ini serta merta terungkap refleksi: Barangkali provinsi tempat saya dilahirkan juga begitu. Kalau anda membaca buku ini, saya kira anda juga akan merasakannya.

TIKA NOORJAYA*

* Penulis adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Borobudur, Jakarta.

 

Resensi buku ini dimuat dalam Majalah Prisma 5, 1989, halaman 95-96.

ASEAN: Mesin Pertumbuhan Baru Asia dan Dunia

ASEAN: Mesin Pertumbuhan Baru Asia dan Dunia

Oleh Tika Noorjaya

Judul Buku: Think New ASEAN!: Rethinking Towards ASEAN Economic Community

Penulis: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Hooi den Huan.

Penerbit: McGraw Hill Education, 2015.

Tebal: (xvi + 247 halaman).

ISBN: 978-981-4595-16-2 atau MHID 981-4595-16-0

Melalui buku Megratends 2000 yang sangat fenomenal, John Naisbitt meramalkan bahwa Asia akan menjadi raksasa dunia. Kendati beberapa tahun kemudian ramalan tersebut dikritik habis karena terjadinya krisis Asia, ternyata belakangan ramalan tersebut banyak yang menjadi kenyataan.

Optimisme semacam itu kini lebih mengerucut ke kawasan ASEAN (Association of South East Asian Nations). Secara otoritatif, Philip Kotler – salah seorang penulis buku ini – sampai pada kesimpulan bahwa ASEAN adalah mesin pertumbuhan baru bagi Asia dan Dunia, seperti terpampang di bagian atas sampul buku ini. Pernyataan ini kiranya bisa “diamini” karena ASEAN adalah wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan bisnis yang sangat cepat dan berkelanjutan yang menarik perhatian bukan saja pihak-pihak di dalam ASEAN sendiri tetapi juga pihak-pihak di luar ASEAN. Wilayah ASEAN seluas 4.480.000 km2 dengan jumlah penduduk lebih dari 600 juta orang tak pelak merupakan pasar yang sungguh menjanjikan.

Buku ini memaparkan kajian melalui pendekatan pemasaran dan perkembangan teknologi. Secara ringkas di Bagian I (The New ASEAN Business Landscape) terdapat empat bab. Bab 1 mengulas dampak penggunaan ICT (Information and Communicvation Technology), Bab 2 tentang dampak globalisasi,Bab 3 tentang pemasaran di masa depan, kemudian Bab 4 membahas persaingan untuk memperebutkan pelanggan di ASEAN.

Bagian II (Winning in the New ASEAN) diuraikan melalui tiga bab: Juara Lokal pada Bab 5; Juara Lokal yang berkiprah di ASEAN (Bab 6), dan Bab 7 tentang sejumlah perusahaan multinasional yang berkiprah di ASEAN. Di bagian inilah, sejumlah perusahaan Indonesia ditampilkan sebagai contoh keberhasilan itu, antara lain Bank BRI, Telkomsel, Sosro (Local Champions), serta Kalbe Farma, PT Semen Indonesia, dan Telkom Indonesia (Local Champions Going ASEAN).

Adapun Bagian III (ASEAN Marketing in Practise) berisi Bab 8  (ASEAN Vision, Local Action) dan Bab 9 (Global Value, ASEAN Strategy, Local Tactics).

Jelaslah, buku ini amat penting bagi Indonesia yang hanya dalam hitungan hari, akan segera memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Masyarakat Ekonomi ASEAN

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan segera berlaku awal 2016 dimaksudkan untuk mendorong kemajuan pengelolaan negara di 10 negara anggotanya, mendorong integrasi, meningkatkan daya-saing dan memperbaiki taraf hidup rakyatnya. Tujuan tersebut tidak mungkin tercapai kalau ke-10 negara ASEAN tidak terhubung satu sama lain. Konektivitas di antara 10 negara sangat diperlukan agar komunitas masyarakat ASEAN bisa terbentuk. Mobilitas sumber-daya manusia, informasi, barang, jasa, dan modal di antara 10 negara ASEAN tidak akan terjadi tanpa adanya konektivitas (halaman 9).

MEA dibentuk berdasarkan tiga pilar kerjasama, yaitu kerjasama ekonomi, kerjasama politik dan keamanan, serta kerjasama sosial budaya (halaman 31). Dari kerjasama ini diharapkan akan menciptakan aliran modal, barang, jasa, dan manusia ke dalam pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal. Integrasi ini akan mengakselerasi perdagangan bebas, penyediaan fasilitas bisnis, peningkatan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, serta mendorong minat investor asing untuk melakukan investasi di ASEAN.

Dengan dimulainya MEA pada awal 2016, persaingan di wilayah ASEAN akan meningkat bagi pemain lokal, regional maupun global. Di masa mendatang pesaing bisnis tidak harus datang dari industri yang sama. Di industri pelayanan, misalnya, perusahaan pesawat terbang tidak hanya bersaing dengan perusahaan angkutan udara lain, tetapi juga bersaing dengan penyelenggaraan telekonferensi, pengiriman dokumen yang instant, contoh-contoh yang bisa dikirimkan melalui email dan penggunaan digital maya yang lainnya.

Fenomena penggunaan digital semacam itu bisa dijelaskan sebagai tumbuhnya koneksi di antara manusia dengan menggunakan teknologi, di mana letak geografis menjadi tidak penting. Di ASEAN teknologi yang paling tinggi adalah internet dan HP (halaman 8). Pada tahun 2012 dari kesepuluh anggota ASEAN, Indonesia mempunyai peringkat pertama dalam hal jumlah penduduk, pemakai internet dan penggunaan Handphone.

Sejalan dengan lingkungan yang lebih bebas, persaingan di antara pelaku bisnis akan semakin ketat dan jumlah pesaing akan lebih banyak. Perusahaan-perusahaan lokal harus bersaing dengan perusahaan regional atau internasional dalam bisnisnya. Perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki daya-saing tinggi akan kesulitan apabila tidak bisa menyesuaikan diri. Perusahaan-perusahaan yang berpandangan jauh ke depan dan cepat mengadaptasi perubahan akan lebih menonjol di dalam persaingan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang proaktif memandang ke depan akan memiliki kinerja lebih baik dan umur lebih panjang daripada perusahaan yang hanya reaktif. Strategi baru harus dipilih secara tepat. Strategi baru ini dalam pelaksanaanya akan sangat mempengaruhi keberhasilan perusahan tersebut.

Tidak dapat dihindari bahwa pebisnis lokal harus mau belajar melihat situasi baru serta bersaing secara regional dan global. Lebih baik lagi kalau bisa mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya.

Saatnya Berpaling ke Singkong

Saatnya Berpaling ke Singkong
Majalah Karsa, Vol. 4, Oktober-November 2015

PONOROGO: Kampung Marjinal yang Bergerak Maju

Saya senang tatkala mendengar kabar kemajuan di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Eko Mulyadi, yang dulu Ketua Kelompok "Karangpatihan Bangkit", kini sudah jadi Kepala Desa, ... mendapat berbagai award, dan menjadi selebriti di berbagai media massa. Sekalipun demikian, dia tetap melanjutkan pengembangan kelompok binaanya, yang antara lain beranggotakan kaum tungrahita. Semoga semakin banyak orang atau instansi yang memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat marjinal.

   

Pengembangan usaha kelompok, yang semula hanya ternak lele, kambing dan ayam, kini sudah bertambah dengan kelinci dan sapi. Selain itu, kaum tuna grahita itu juga sudah bisa membuat bata, dan keset dari kain perca.

Saya jadi ingat tiga tahun yang lalu: 

Obsesi mengubah citra Kampung Idiot menjadi Kampung Lele, adalah perjalanan panjang berliku, namun memberikan janji untuk penyempurnaannya di belakang hari, karena perubahan yang diharapkan telah memasuki jalurnya. Setelah berhasil dibudidayakan Kelompok Masyarakat, panen perdana kolam lele milik individu para Tunagrahita ini, memberi secercah harap. Ke depan, secara harfiah, titian justru akan terjal dan mendaki: Menghijaukan gunung gundul yang kekayaannya telah terjarah dalam sejarah kampung miskin itu.

Di tempat yang gersang ini, di bagian selatan Jawa Timur, sumber air memang susah didapat, sehingga perlu regulasi yang jelas untuk kemaslahatan bersama, termasuk optimalisasi sumber air untuk pemeliharaan rumput sebagai pendukung budidaya kambing. Tak lupa, pesan moral untuk selalu berusaha.

Alhamdulillah saya sempat menjadi bagian dari wahana pengembangan masyarakat marginal, sehingga bantuan atau dorongan yang kecil sekalipun cukup berarti bagi mereka. Semoga semakin banyak pihak yang tergerak mempedulikan mereka. Aamiin.