Saatnya Berpaling ke Singkong

Saatnya Berpaling ke Singkong
Majalah Karsa, Vol. 4, Oktober-November 2015

Buah Manis dari Pergulatan Hidup

 Buah Manis dari Pergulatan Hidup

Majalah Karsa, Vol. 4, Oktober-November 2015

Kurs Rupiah dalam Sejarah

Kurs Rupiah dalam Sejarah
Majalah Karsa, Vol 4, Oktober-November 2015

Menggugat Kemapanan Dunia Pewayangan

Sejak Ir. Sri Mulyono mengupas seputar dunia wayang di Harian Buana Minggu pada akhir 1970-an, ternyata kupasannnya mendapat perhatian yang antuasias dan meluas dari para pembaca setia, yang kemudian dibukukan oleh Penerbit CV Haji Masagung, sedikitnya, dalam empat terbitan. Masing-masing: Wayang dan Karakter Manusia (1976), Wayang dan Karakter Manusia 2 (1977), Apa & Siapa Semar (1978), dan Tripama Watak Satria dan Sastra Jendra (1978).

Dalam keempat buku itu telah muncul berbagai pemikiran yang keluar dari kemapanan, baik  karakter sejumlah wayang, atau bahkan filsafat dari cerita yang lazim difahami kala itu.

Minat terhadap dunia wayang, ternyata belum hilang. Kini, setidaknya ada dua buku, yang berada pada jalur itu. Keduanya mengambil setting babad Ramayana.  

Yang pertama adalah RAHWANA PUTIH, karya Sri Teddy Rusdy, yang diterbitkan Yayasan Ketagama tahun 2013. Ini adalah novel wayang beraroma filsafat. Rahwana yang selama ini dikenal sebagai raja Alengka yang angkara murka penuh kegelapan yang hitam kelam; kini tampil dari sisi putihnya yang mempertanyakan eksistensi dirinya yang telah diatur secara licik oleh para dewa. Karena itu, Rahwana tampil sebagai satria gagah perkasa. Terkait dengan Dewi Sinta, bahkan Rahwana digambarkan sebagai Sang Kegelapan Pemeram Keagungan Cinta. Dengan setting seperti itu, maka Ramayana-lah justru yang dipertanyakan.

Yang kedua adalah SINTA OBONG, karya Ardian Kresna, yang direbitkan Diva Press tahun 2012, yang bercerita tentang SINTA DAN CINTA. Novel ini merupakan lanjutan dari epos Ramayana, yang kadung memunculkan stigma hitam-putih antara Rahwana yang raja raksasa angkara dan Ramayana yang satria bijaksana. Melalui novel ini, Stigma tersebut coba dibantah lewat pledoi Rahwana soal cintanya yang suci terhadap Sinta. Sementara Sinta bicara soal kesetiaan dan mempertanyakan kesatriaan Rama. 

 
 
Rame, seru, dan dalam beberapa hal menggugat kemapanan cara berpikir yang -- terlanjur -- sudah lama tertanam.

Menggugat Perang Bubat

PERANG BUBAT ditafsir-ulang dalam empat novel dengan empat penulis berbeda: Langit Kresnahadi (dalam buku Gajah Mada); Hermawan Aksa (dalam buku Dyah Pitaloka. Senja di Langit Majapahit); Eddy D. Iskandar (dalam buku Citraresmi); dan Tasaro (dalam buku Pitaloka. Cahaya).

Ternyata, alur ceritanya banyak yang tak sejalan, bahkan untuk hal yang seharusnya sepadan. Masih amat kental dikotomi dari perspektif Jawa (Majapahit) dan Sunda (Galuh). Sejarah, ... apakah merupakan catatan tentang kenyataan, atau pesanan pemangku kepentingan? Sejarah, yang seharusnya merupakan history, bisa berubah fungsi menjadi His-story.

Raja Galuh datang ke Majapahit untuk menikahkan Dyah Pitaloka dengan Raja Hayam Wuruk. Tapi, prahara dan intrik politik terjadi. Rencana besanan antara Galuh dan Majapahit berubah jadi pertumpahan darah. Rombongan raja Galuh dan Dyah Pitaloka terbunuh di Bubat.

Misteri seputar Bubat itulah yang sedang dikaji oleh sejarawan dan budayawan Sunda dan Jawa. Mengapa rencana besanan berubah jadi pertumpahan darah? Mengapa raja Hayam Wuruk marah kepada Mahapatih Gajahmada atas terbunuhnya raja Galuh dan Dyah Pitaloka? Siapa aktor politik di balik intrik ''Perang Bubat'' sehingga Gajah Mada memerintahkan pasukan Majapahit menumpas rombongan Galuh yang mau besanan?  

Meskipun demikian, tentang Dyah Pitaloka (atau Citraresmi), kelima buku di bawah ini bersepakat: Bahwa putri Sunda ini cantik, molek dan rupawan. Selain itu, ia juga punya ilmu olah kanuragan yang menakjubkan, layaknya senapati ing ngalaga.

 

 Ieu versi lain "Perang Bubat" dina basa Sunda, karya Yoseph Iskandar. Lalakonna asa leuwih rongkah jeung rohaka sok sanajan ukur 85 kaca. 

Melepas Perangkap Impor Pangan

Judul Buku      : Melepas Perangkap Impor Pangan
Penulis             : DR. Ir. Hermen Malik, MSc.
Penerbit           : LP3ES, Jakarta, Juni 2014.
Tebal                : (xxiv+336 halaman). 
ISBN                : 978-602-7984-09-7

Buku ini bermakna bagi pembangunan pertanian ke depan, karena membahas isyu perangkap impor pangan, sekaligus memberi jalan keluarnya untuk mencapai kedaulatan pangan. 

Meskipun buku ini hadir dari hasil kontemplasi seorang akademisi, paparan buku ini sarat kedalaman pengalaman lapangan, karena sang penulis, Hermen Malik, adalah mantan pejabat nasional, dan kini Bupati Kabupaten Kaur, Bengkulu sejak empat tahun lalu.   

Ditinjau dari sisi pertanian secara lebih luas, kebutuhan untuk memberdayakan sektor pertanian terutama karena produksi sejumlah komoditas belum memenuhi kebutuhan, sehingga harus mengimpor. Laju pertumbuhan impor pertanian pada 2004-2013 mencapai 16,8%/ tahun. Untuk komoditas pangan utama Indonesia masih menjadi negara net importer. Komoditas pangan yang menyumbang impor terbesar adalah kedelai, jagung, beras, serta subsektor hortikultura. Subsektor peternakan juga masih defisit neraca perdagangannya, yang terbesar adalah impor susu, ternak sapi dan daging sapi.[1] 

Sektor pertanian juga belum menarik pihak perbankan untuk membiayainya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Triwulan II-2015, kredit sektor pertanian, perburuan dan kehutanan hanya 5,83%.[2]

---

[1] Source: http://old.setkab.go.id/artikel-13835-posisi-pertanian-yang-tetap-strategis-masa-kini-dan-masa-depan.html.

[2] Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Laporan Triwulan II-2015.

Peduli Andil Koperasi

PEDULI ANDIL KOPERASI

Oleh Tika Noorjaya

Benarkah kita peduli koperasi?

Secara emosional saya ingin menjawab “ya”. Tetapi, secara faktual rasanya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan. Misalnya, ... pernahkah ada pencatatan yang rapi, semacam statistik yang siap-saji, ketika ditanyakan berapa persen andil (terkini) koperasi dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ?

Catatan yang pernah ditemukan adalah perkiraan Prof Mubyarto (1979), yang menyatakan bahwa andil koperasi di Indonesia diperkirakan baru sekitar 2% dari PDB. Ada pula perkiraan belakangan ini, bahwa sumbangan koperasi terhadap PDB sekitar 5% (?). Kalaupun perkiraan terakhir itu benar, prestasi itu rasanya belum sebanding dengan kesepaka­tan kita untuk menjadikan koperasi sebagai soko-guru perekonomian nasional.

Ketiadaan data, dan masih belum "jelasnya" perkiraan-perkiraan yang muncul, kiranya mengisyaratkan tentang perlunya statistik tersendiri yang memisahkan sumbangan koperasi, swasta dan Badan Usaha Milik Negara, sehingga tidak lagi "meraba-raba".

Kondisi demikian kiranya bukan tanpa sebab. Kalau kita napak-tilas kebijakan negara terhadap pembangunan koperasi rasanya tak segemebyar retorikanya, yang bahkan terpatri dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Pertama, ketidakpedulian sudah tampak tatkala terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1957, yang diformalkan dengan Peraturan  Pemerintah (PP)  Nomor 23/1958  tentang nasionalisasi perusahaan Belanda menjadi milik pemerintah RI. Sejak 1957 hingga 1960, sekitar 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70% perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia zaman itu. Menurut Prof. Dr. R. Z. Leirissa, sejak terjadi gelombang nasionalisasi, kepemilikan 90% produksi perkebunan beralih ke tangan pemerintah. Demikian juga halnya dengan 60% nilai perdagangan luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor jasa. Pertanyaannya, dari begitu banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi, adakah yang dialokasikan untuk koperasi?

Kedua, tatkala terjadi peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Seberapa besar koperasi dilibatkan untuk bermitra dalam kegiatan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman dalam negeri (PMDN). Padahal, Undang-undang Koperasi Nomor 12 lahir pada tahun 1967, hampir bersamaan dengan terbitnya Undang-undang PMA dan PMDN.

Ketiga, hal yang sama berulang tatkala krisis ekonomi melanda negeri ini. Sejak pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) melalui Keputusan Presiden 27/1998, lembaga ini telah menjual murah sejumlah aset negara, yang nilainya ratusan triliun. Ketika BPPN dibubarkan, uang negara yang telah dikucurkan kepada perbankan senilai Rp 699,9 triliun menyusut menjadi Rp 449,03 triliun, karena sebagian asset merupakan aset busuk yang nilainya digelembungkan para debitur. Pertanyaan yang sama, berapa dari aset murah tersebut yang jatuh ke “tangan” Koperasi?

Dari ketiga contoh tersebut, agaknya selama ini kita terlalu terbuai dengan retorika, puja-puji dan sanjungan tentang peranan koperasi dalam bernegara, tetapi tak terdukung dalam wujud konkretnya berupa keberpihakan atau kepedulian Pemerintah untuk membangun dan membesarkannya. Atau, kalaupun sudah dilakukan berbagai upaya, hasilnya belum tergambar dalam wujud andilnya terhadap PDB.

Karena itu, ke depan barangkali kita harus mulai memikirkan-ulang keberpihakan pemilik negeri ini terhadap koperasi. Sebuah kilas balik perlu ditelusuri. Barangkali ada baiknya kalau para petinggi negeri bergandengan tangan dengan penggerak koperasi,  membahasnya secara intens dalam sebuah perhelatan besar nasional. Selama ini, gelora dan wacana koperasi hanya muncul ketika upacara seremonial menyambut dan merayakan Hari Koperasi setiap 12 Juli.

Padahal, ada perhelatan lain yang sudah lama tak diselenggarakan, yakni Kongres Koperasi. Sejak negeri ini berdiri, baru dilaksanakan dua kali Kongres Koperasi, yakni 12 juli 1947 di Tasikmalaya dan 17 Juli 1953 di Bandung. Setelah itu, lupa.

Semoga kerisauan atas peranan koperasi ini dapat terjawab dalam Kongres Koperasi Ketiga, yang entah kapan, dan mau diselenggarakan di mana.

Dalam perhelatan tersebut, barangkali bisa kita petakan pangsa koperasi dalam PDB hingga 17% (angka keramat) pada saat negeri ini berusia 100 tahun. Kalau itu terjadi, rasanya kita boleh berbangga diri kalau diingat bahwa Swedia yang dikenal sebagai "top"nya koperasi saja butuh 80 tahun untuk memberikan sumbangan 17% terhadap PDB yang bersumber dari koperasi.

Semoga.

Artikel ini dimuat Majalah Mikropreneur Edisi Khusus, September 2015.