Jawa Barat Seyogyanya Memacu Pemekaran Desa

Pemekaran Desa dan Beberapa Implikasinya

Jawa Barat Seyogyanya Memacu Pemekaran Desa

Oleh Tika Noorjaya

DESA. Demikian lekat kata ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedemikian lekatnya, hingga kadang-kadang kita lupa bahwa banyak masalah yang tersembunyi ataupun yang muncul ke permukaan, lewat begitu saja, tanpa penyelesaian yang tuntas. Pembangunan yang terus mengalir ke desa-desa seakan meninabobokan kita dengan alunan lagu-lagu merdu yang menjanjikan indahnya masa depan. Dan kita tertidur lelap, sambil mimpi indah.

Di luar mimpi, kita dapati kenyataan bahwa sesungguhnya desa yang indah hanya tinggal kenangan yang ada dalam album lukisan, prosa, puisi atau lagu-lagu merdu seniman tempo doeloe. Demikianlah, gencarnya pembangunan yang tertuju ke pedesaan selain memberikan harapan dan kenyataan yang membaik, juga berdampingan dengan semakin rumitnya permasalahan di pedesaan, karena perubahan ekologis, sosial-budaya manusia, serta aspirasi material dan spiritualnya. Wajar memang; bukankah pembangunan itu sendiri intinya adalah perubahan?.

Ya, perubahan itu tidak hanya berbentuk fisik seperti banyaknya bangunan, perbaikan irigasi dan pengairan, perbaikan sarana komunikasi, perbaikan sarana peribadatan, perbaikan sarana hiburan, dan sebagainya, tapi juga menyangkut perubahan sikap dan perilaku masyarakat desa, termasuk melunturnya berbagai nilai dan tradisi. Salah satu hal yang mengalami perubahan adalah semakin meningkatnya tugas dan pekerjaan aparat desa, karena betapapun perkembangan pembangunan pedesaan harus dapat dimonitor oleh yang lebih tinggi. Kini, aparat desa lebih akrab dengan berbagai jenis daftar isian dan laporan untuk instansi A, B, C, ... lebih akrab dengan berbagai juklak, lebih akrab dengan perencanaan dan evaluasi, lebih sering rapat ”ini”, pengarahan ”anu”, dan sebagainya. Sudah dapat diduga, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk melayani masyarakatnya, apalagi dengan semakin berdesakannya penduduk di pedesaan. Bagi desa yang penduduknya padat, hubungan ”bapak-anak” antara kepala desa/aparatnya dengan masyarakatnya tampaknya sudah memudar, seperti halnya dengan sebuah desa di Kabupaten Bandung, yang mempunyai penduduk lebih dari 12.000 jiwa, sedangkan di sebuah desa di bilangan Kabupaten Kuningan, dengan penduduk sekitar 2.500 jiwa, keakraban antara ”bapak-anak” masih tampak menonjol, meskipun diakui oleh Kepala Desanya bahwa masalah administrasi memerlukan waktu yang cukup banyak, sebagian tugas bahkan dikerjakan di rumah, padahal permintaan masyarakat untuk menghadiri selamatan, khitanan, perkawinan, pengajian, dan sebagainya cukup banyak juga.

Salah satu upaya yang telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pemerintahan desa adalah pemekaran desa, yaitu pembagian wilayah kerja sebuah desa menjadi dua atau lebih desa baru.

Pemekaran Desa

DALAM Undang-Undang nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa, antara lain dinyatakan “Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, demikian juga mengenai pembentukan nama, batas kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri”. Karena itu, tentunya pertimbangan pemekaran desa pun berdasarkan hal yang sama.

Kecuali luas wilayah yang relatif tetap, jumlah penduduk dan perkembangan pembangunan sifatnya dinamis, sehingga pemekaran desa adalah satu hal yang pada tingkat tertentu tidak dapat dihindari, agar dicapai daya guna dan hasil guna yang maksimal.

Bahwa pemekaran desa dipandang sebagai masalah yang strategis dalam pembangunan nasional, kiranya tampak dari perkembangan jumlah desa di seluruh Indonesia, yang pada tahun 1973/1974 ada 45.587 buah, pada tahun 1984/1985 menjadi 67.448 buah, bertambah 21.861 buah desa, atau rata-rata bertambah 2.186 buah desa setiap tahunnya.

Yang menarik adalah perbandingan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut dengan Jabar dan Jatim saja). Kedua provinsi yang sama-sama berada di pulau Jawa ini mempunyai luas wilayah yang tidak jauh berbeda, yaitu 46.300 km² untuk Jabar dan 47.922 km² untuk Jatim, tetapi jumlah desanya terpaut jauh. Pada akhir Pelita I, di Jabar ada 3.920 desa, sedangkan di Jatim 8.315 desa (lebih dari dua kali lipat), yang tetap berlangsung sampai akhir Pelita II, dimana di Jabar ada 4.039 desa, sedang di Jatim 8.339 desa. Pada tahun terakhir mungkin desa di Jabar sudah bertambah lagi, tapi saya kira masih sekitar 7.000-an.

Dari kenyataan itu, tampak bahwa Jabar tertinggal jauh dalam upaya pemekaran desa.

Apabila luas wilayah dan jumlah penduduk dijadikan dasar pertimbangan pemekaran desa, maka hal itu dapat ditelusuri dari man-land ratio-nya (perimbangan antara jumlah penduduk untuk satuan luas tertentu, biasanya per km²), yang pada tahun 1984 perbandingannya adalah 657 orang/km² untuk Jabar dan 644 orang/km² untuk Jatim. Kedua angka ini diperoleh berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia untuk masing-masing daerah pada tahun 1980-2000 (oleh Biro Pusat Statistik).

Perbandingan jumlah desa yang lebih banyak di Jatim pada ”masa lalu” mungkin dipengaruhi man-land ratio periode yang bersangkutan, karena memang berdasarkan sensus tahun 1971 dan tahun 1980, mand-lan ratio di Jabar 440 orang/km2 (1971) dan 593 orang/km2 (1980); sedang di Jatim masing-masing adalah 539 orang/km2 dan 609 orang/km2 (1980). Berdasarkan keadaan beberapa tahun terakhir, maka dalam tahun-tahun mendatang Jabar seyogyanya memacu pemekaran desa, sekurang-kurangnya sama dengan Jatim, karena meskipun luas wilayahnya berbeda sekitar 1.600 km2 (3,3%), tetapi pertumbuhan penduduk di Jabar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jatim. Kalau dalam periode 1961-1971 penduduk di Jabar mengalami pertumbuhan 2,09%/tahun, maka pada periode 1971-1980 meningkat menjadi 2,66%/tahun; sedangkan untuk periode yang sama tingkat pertumbuhan penduduk Jatim menurun dari 1,69%/tahun menjadi 1,49%/tahun.

Setelah membandingkan mand-land ratio seperti dipaparkan di muka, barangkali masalah distribusi penduduk merupakan pertimbangan lainnya, sehingga sebuah desa menjadi tanggung; dimekarkan menjadi dua belum mencukupi, sedangkan apabila dipertahankan tetap, sudah kelebihan. Hal ini, tentu selesai dengan perjalanan waktu. Lagi pula, apa benar distribusi penduduk Jabar tidak sebaik distribusi penduduk Jatim?.

Saya kurang tahu persis, karena kesulitan data pendukung untuk menganalisa hal tersebut, mungkin pihak-pihak yang berhubungan dengan hal itu lebih memahami. Tapi, barangkali benar, kalau kita bayangkan sepintas bahwa ada daerah-daerah tertentu di Jabar seperti Kabupaten Lebak, Cianjur, Pandeglang, Sukabumi dan Ciamis, yang rasa-rasanya penduduknya masih jarang. Tapi, apakah di Jatim pun tidak terjadi hal yang semacam itu?.

Terlepas dari pertanyaan terakhir itu, kalau benar distribusi penduduk Jabar tidak merata, maka kiranya diperlukan upaya untuk lebih menggali potensi daerah-daerah yang jarang penduduknya, sehingga dapat merangsang peralihan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Transmigrasi lokal? Mungkin demikian namanya. Di Provinsi Lampung hal ini sudah dilaksanakan, dan tampaknya berhasil memindahkan sebagian penduduk Kabupaten Lampung Selatan ke Kabupaten Lampung Utara.

Sejalan dengan adanya pemekaran desa, maka besarnya bantuan pembangunan desa untuk tingkat nasional pun terus meningkat, dari Rp 4,6 miliar, saat dimulainya bantuan pembangunan desa pada tahun 1969/1970, menjadi Rp 98,1 miliar pada tahun 1985/1986, meningkat lebih dari 21 kali lipat dalam selang waktu 17 tahun. Hal ini selain disebabkan bertambahnya jumlah desa, juga karena peningkatan besarnya bantuan desa dari Rp 100.000,-/desa pada tahun 1969/1970 menjadi Rp 1.250.000,-/desa pada tahun 1984/1985. Perbandingan besarnya jumlah bantuan desa untuk Jabar dan Jatim tentunya berbanding lurus dengan banyaknya desa di masing-masing provinsi.

Pemekaran desa, tampaknya mempunyai implikasi yang lebih jauh dalam peningkatan pertumbuhan kemajuan desa, paling tidak ada tiga hal yang ingin diungkapkan di sini. Pertama, bertambahnya penampungan tenaga kerja, karena dimungkinkan adanya tambahan aparat desa dan kelengkapan lainnya; kedua, dengan pemekaran desa, maka luas wilayah kerja menjadi kecil, sehingga pengelolaannya dapat diharapkan lebih baik, dan ketiga, adanya tambahan dana pembangunan desa, seperti yang diungkapkan di muka, yang diharapkan dapat meningkatkan laju perkembangan perekonomian khususnya, dan laju pembangunan pada umumnya, karena dana dimaksud akan mendorong, menggerakkan, mengarahkan serta membina dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan swadaya gotong-royong masyarakat desa. Hanya saja, perlu diingat bahwa dana pembangunan tersebutnya tidak semestinya mengikuti “perintah” dari atas, melainkan diarahkan untuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan potensi masing-masing desa, yang telah dimusyawaratkan terlebih dahulu, tanpa mengabaikan keserasiannya dengan desa-desa di sekitarnya.

Kalau di atas dipaparkan perbandingan jumlah desa dan beberapa implikasinya, maka hal yang sama juga terjadi untuk tingkat yang lebih tinggi, yaitu kecamatan dan kabupaten/kotamadya. Dalam tahun 1980, Jabar memiliki 429 kecamatan dan 24 kabupaten/kotamadya, sedangkan pada tahun yang sama, Jatim mempunyai 554 kecamatan dan 37 kabupaten/kotamadya. Implikasi dari perbedaan jumlah kecamatan dan kabupaten/kotamadya ini hampir mirip dengan implikasi pemekaran desa, seperti yang telah dipaparkan di muka, yakni bertambahnya kesempatan kerja, kemungkinan pengelolaan yang lebih baik dan adanya tambahan dana pembangunan.

Pemilihan Kepala Desa

PEMEKARAN desa tidak terlepas dari pemilihan Kepala Desa. ”Jabatan Kepala Desa Masih Tetap Diburu Orang”, demikian judul sebuah laporan harian ini pada tanggal 20 Januari 1986. Dan, nampaknya memang demikian, terutama bagi desa-desa yang memiliki potensi cukup baik.

Menjadi Kepala Desa tampaknya masih banyak diminati orang, meskipun pengorbanannya tidaklah kecil; untuk biaya pendaftaran, biaya kampanye, biaya pemilihan, ..., dan tidak lupa meminta bantuan ”orang-orang yang tahu”. Barangkali, di dalamnya ada pertimbangan ekonomis, karena Kepala Desa mendapat jatah tanah carik atau gaji tertentu, dan tidak tertutup juga adanya orang-orang yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa karena idealismenya untuk membangun desa, tapi untuk sebagian tampaknya Kepala Desa adalah jabatan kehormatan. Karena itu, program pemekaran desa tampaknya hanya tinggal menunggu Pemerintah saja.

Namun ada beberapa hal yang sekiranya dijadikan pelajaran dari pengalaman proses pemilihan Kepala Desa selama ini. Pertama, dengan banyaknya peminat, maka penyaringan dan persyaratan seyogyanya diperketat, sehingga tidak ada lagi calon Kepala Desa yang ”diragukan” setelah yang bersangkutan terpilih, atau sebaliknya, calon yang semula ”diragukan” malah ikut pemilihan. Kedua, pengajuan program kerja sebagai salah satu persyaratan, seyogyanya mendapat perhatian yang lebih memadai, sebagai batu uji daya tanggap calon terhadap permasalahan (sekaligus upaya pemecahannya) di desanya. Ketiga, kelambatan dari jadwal yang telah ditentukan, baik karena kelalaian calon memenuhi persyaratan, cara kerja panitia lokal yang ”santai”, atau ”ketenangan” penanganan instansi yang di atasnya, kiranya dapat dihindari, apalagi kalau karena keterlambatan salah satu desa mengakibatkan penangguhan untuk tingkat wilayah yang lebih luas (kecamatan/kewedanaan). Keempat, menghindari adanya ”wasit yang ikut main”, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih intensif, baik sebelum masa kampanye, pada masa kampanye, dan terutama pada hari ”H”-nya, sejak jam 00.00 WIB sampai dengan selesai penghitungan hasil suara, agar penyelewengan oleh figur-figur tertentu dapat dihindari. Kelima, besarnya dana pencalonan yang telah ditetapkan pemerintah seyogyanya mendapat pengawasan, untuk menghindari pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, karena calon biasanya menanggung beban biaya yang cukup besar untuk biaya-biaya lainnya. Keenam, mengurangi /meniadakan keterlibatan penjudi, karena peranan yang satu ini dapat mempengaruhi opini massa. Dan mungkin hal lain, yang belum terungkap di sini.

Akan halnya pemekaran desa itu sendiri, tentu memerlukan pemikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tetapi, kalau kita telah sepakat untuk menjadikan desa sebagai sasaran utama pembangunan, seyogyanya kita menerima konsekuensi logis berikutnya, yakni mendudukkan kepentingan desa pada prioritas yang tinggi.

Bahwa prioritas kita sekarang tertuju dalam mempersiapkan suksesnya Pemilu tahun 1987, mungkin pemantapan dari pemekaran desa yang lalu merupakan salah-satu upayanya, kalau dipandang bahwa pemekaran desa baru belum memungkinkan. Atau, siapa tahu dengan pemekaran desa baru yang diselenggarakan secepatnya justru akan menyambut Pemilu tahun 1987 dengan sebaik-baiknya.

Artikel ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat, Senin, 3 Maret 1986; halaman 6.